Monday, March 27, 2017

Banyak Proyek Ditunda, DPRD Bojonegoro Panggil Eksekutif dan Kontraktor

    Monday, March 27, 2017  

Reporter: Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com -  Puluhan kontraktor Bojonegoro dikumpulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama Eksekutif dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Binamarga dan Cipta Karya Bojonegoro, Bappeda Bojonegoro, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bojonegoro, Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, di Ruang Paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (27/3/17).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Sukur Priyanto dan didampingi oleh Sunjani. Hadir pula para anggota Komisi D DPRD Bojonegoro yang membidangi pembangunan atau infrastruktur.

Para kontraktor yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi ini menganggap ada ketidak jelasan terkait dengan proses pelelangan yang mayoritas sudah ditetapkan dan diunggah di laman LPSE Bojonegoro.
Item proyek diketahui hilang secara tiba-tiba. Hal itu membuat para kontraktor semakin bertanya-tanya akan hal tersebut. Muncul dugaan apakah ini permainan Hacker. Ternyata tidak.

Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro M Afan mengatakan, terkait dengan kegaduhan antar Eksekutif dengan para kontraktor ini, dinilai selama ini eksekutif tidak ada koordinasi dengan Legislatif. Sehingga permasalahn ini muncul. Padahal, menurutnya, permaslahn ini bisa ditanggulangi di komisi D saja, tidak harus digelar bersama pimpinan DPRD.

"Jika memang ditemukan temuan-temuan baru, DPR punya nyali dan pimpinan punya nyali, legal untuk di pansuskan," kata Afan yang juga kader partai Demokrat itu dihadapan peserta hearing.

Menanggapi masukan-masukan tersebut, Sukur Priyanto selaku pimpinan rapat mencoba menyimpulkan. Pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu mengatakan, pihaknya tidak ingin konflik ini berlangsung lama. Diharpakan dari hearing ini bisa mencerahkan semua pihak.

"Kami tidak ingin konflik ini berkepanjangan, kami ingin memberi informasi cepat dan akurat. Agar kegelisahan tidak ada," katanya.

Permaslahan ini mneurutnya dapat dijadikan pelajaran baru, jika kedepan pihak eksekutif ataupun Bupati segera berkoordinasi dengan pihak Legislatif, jika dinilai ada hal-hal yang berubah.

"Bisa dilakukan kirim surat kepada pimpinan DPRD. Kalau hal-hal yang perlu kita bicarakan. Agar tidak ada masalahnya. Komunikasi ini penting. Apalagi berkaitan dengan hala-hal krusial," tambahnya.

Ditambahkan olehnya, bahwa tidak ada kegiatan yang dihilangkan, aian tetapi hanya ditunda saja.

"Berkaitan dengan penundaan, tidak ada kegiatan yang dihilangkan, tetapi Dinas PU hanya dengan mengurangi volume kegiatan saja," pungkasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Andi Tjandra usai acara mengatakan, terkait dengan penundaan kegiatan proses lelang ada perubahaan yang disebabkan dengan pendanaan. Pihaknya harus berkoordinasi dengan bagian keuangan Pemkab Bojonegoro. Sebab, ada perubahan keungan yang disalurkan dari Pemerintah Pusat.

"Juga terjadi perubahan analisa.
 Analisa itu diubah karena ada ketentuan perundangan yang baru. Peraturan menteri PU yang baru yakni versi lima. Versi lima itu pengerjaan sekian, harus sekian ada semua itu," katanya.

Ditambahkan olehnya, jumlah paket proyek yang ditunda ada sekitar 169 paket. Mayoritas proyek jalan, tembok penahan tanah (TPT), dan drainase. (Wan/Red).

No comments:
Write comments