Wednesday, March 15, 2017

Eksekusi TITD, PN Bojonegoro Sudah Bertindak Sesuai SOP dan Tupoksi

    Wednesday, March 15, 2017  

Reporter: Iwan Zuhdi


suarabojonegoro.com -  Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bojonegoro mengaku sudah bertindak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang eksekusi sengketa Kepengurusan Badan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio Bojonegoro.

Humas PN Bojonegoro, Isdaryanto mengatakan, terkait kasus sengketa Kepengurusan Badan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio Bojonegoro, selama ini PN Bojonegoro sudah bertindak sesuai SOP dan tupoksi.

"PN Bojonegoro bertindak sesuai SOP dan tupoksi. Nggak ada kebuntuan mas," katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan nomor WhatsAppnya. Rabu (15/3/17).

Disinggung terkait adanya perbedaan perspektif terkait eksekusi, ia mengatakan, bahwa terkait pelaksana putusan MA tentang Kepengurusan eksekusi Badan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio Bojonegoro, PN Bojonegoro tidak menghiraukan perspektif orang lain tentang hal itu.

"Pelaksana nya kan PN Bojonegoro. Jadi, tidak perlu perspektif orang lain," katanya.

Ditambahkan, bagi PN Bojonegoro, sikapnya tetap seperti yang sedang berjalan. "Kalau penjenengan mendengar pandangan-pandangan berbeda dari instansi lain itu saya tidak bisa berkomentar, silahkan di konfirmasi ke pihak yang katanya punya pandangan berbeda tersebut," pungkas Isdaryanto Humas PN Bojonegoro yang berkantor di jalan Hayam Wuruk itu.

Sebelumnya dilakukan Rapat mediasi terkait rencana eksekusi putusan Perkara Kasasi Perdata Nomor 2746.K/PDT/2015 antara Tan Tjien Hwat dengan Go Kian An. juga dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Drs.Suyoto,M.Si, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf.Heri Subagyo, Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Mitroatin, Ketua FKUB Bojonegoro KH.Alamul Huda, Anggota DPR-RI F-Gerindera, (Termohon Eksekusi) Tan Tjien Hwat, (Pemohon Eksekusi) Go Kian An, dan Umat TITD Hok Swie Bio pada Senin (27/02/2017) pukul 20.00 Wib.

Pada saat mediasi oleh Forkominda yang disampaikan oleh Wihadi Wiyanto selaku anggota komisi lll DPR RI saat mediasi di pemkab Bojonegoro,  saat itu dengan berteriak lantang dan bahkan sempat marah saat Go Kian An menolak saran mediasi.

Wihadi saat itu juga sempat menyampaikan bahwa ada kebuntuan hukum terkait eksekusi sesuai keputusan MA, dikarenakan sudah berakhirnya kepengurusan Go Kian An yang ada dalam amar putusan MA yaitu pada tahun 2013-2015.

Pihak Pengadilan sendiri untuk melakukan putisan MA tersebut masih menunggu kesiapan pengamanan dari Polres Bojonegoro,  sehingga sampai saat ini eksekusi terhadap Putusan MA terhadap kepengurusan dan aset TTID HSB belum bisa dilaksanakan. (Wan/Red).

No comments:
Write comments