Wednesday, March 8, 2017

PMII Bojonegoro Minta Harga Padi Dinaikan Sesuai HPP

    Wednesday, March 08, 2017  

Reporter : Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com -  Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro meminta dan berharap kepada pemerintah untuk segera menaikan harga panen padi yang menurun dibawah Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sudah diatur dalam Inpres No.5 Tahun 2015, yakni gabah kering panen sebesar Rp. 3.750 perkilogram dan gabah kering giling sebesar Rp. 4.600 perkilogramnya.

Ahmad Syahid, Selaku Ketua Umum PC PMII Bojonegoeo menyampaikan, sesuai hasil sidak di lapangan, PMII menemukan bahwa harga padi masih jauh dari HPP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di beberapa desa masih ditemukan pembelian gabah sebesar Rp. 2.700 sampai Rp. 3.500 perkilogramnya, belum sampai HPP nya, apalagi bisa melebihi harga yang telah ditentukan pemerintah tersebut.

"Kami berharap pemerintah mampu mengatasi masalah yang terjadi di petani setiap masa panennya dengan serius. Jangan sekedar pencitraan semata, sebab petani bukan alat pencitraan. Mereka butuh realisasi dari kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan harga panen," ujarnya di Kantor PC PMII Bojonegoro.

Semoga dengan kedatangan Menteri Pertanian di Bojonegoro, masalah harga panen yang turun setiap masa panennya bisa diselesaikan, bahkan saat petani mengalami kegagalan panen pemerintah juga hadir ditengah-tengahnya untuk memberikan subsidi atau ganti rugi.

"PMII juga meminta agar HPP gabah sesuai Inpres No.5 Tahun 2015 bisa direvisi lagi dan disesuaikan kebutuhan petani saat ini. Sebab standard kebutuhan pertanian juga naik, masak harga jualnya tetap. Kan ini tidak adil namanya," tambahnya.

Ada 5 Tuntutan PMII  dalam pers rilisenya yang harus segera diatasi oleh Menteri Pertanian, yaitu:
1. Harga padi turun setiap masa panenya, sehingga peran bulog dan pemerintah harus ditingkatkan lagi,minimal di setiap kecamatan harus punya resi gudang untuk menyimpan hasil panen petani dan mengontrol sesuai HPP yang ditetapkan.
2. Setiap musim penghujan, petani di bantaran bengawan solo mengalami kegagalan panen, sehingga program asuransi petani harus dioptimalkan sosialisasinya, agar segera sampai di petani, sebab banyak petani yang tidak mendengar program ini.
3. Persediaan pupuk di Bojonegoro masih sering telat, sehingga petani kesulitan. Sebab masih dikuasai oleh tengkulak dan mafia pupuk. Oleh karenanya perlu kontroling langsung yang berlanjut.

4. Kurangnya PPL bagi petani. Sebab masih ditemukan 1 PPL merangkap di 3 sampai 4 desa. Sehingga peranya tidak maksimal.
5. Modernisasi alat petani harus diimbangi dengan penguatan SDM petani, terutama generasi muda. Agar program pemberian alat pertanian modern tidak percuma. (wan/red)

No comments:
Write comments