Wednesday, April 5, 2017

Inspektorat Pindahkan Aset Diduga Tidak Sesuai Aturan

    Wednesday, April 05, 2017  

Reporter : Bima Rahmat

suarabojonegoro.com -  Terkait lambannya serah terima aset berupa Kantor serta beberapa peralatan bekas milik Inspektorat yang terletak di Jalan Patimura, Kota Bojonegoro yang beberapa hari lalu telah di isukan bahwa terdapat delapan unit AC yang telah hilang.

Menaggapi hal tersebut Nurkalim selaku Sekertaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan dari pihak Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Dispora) terkait serah terima kantor tersebut. Pihaknya mengaku siap jika diminta hari ini sekalipun oleh pihak Dispora.

Terkait mekanisme serah terima aset tersebut, Nurkalim tidak mampu menjawab dengan tegas. Apakah permintaan dari pihak Inspektorat terlebih dalu yang harus menyerahkan atau permintaan dari Dispora terlebih dahulu.

"Tidak dijelaskan teknis seperti itu, intinya kita siap meski diminta hari ini pun, jadi kita tidak menghalangi proses ini," katanya.

Sementara itu pihak Inspektorat pada bulan Februari 2017, sudah mendapatlan serah terima aset dari pihak Bappeda. Sedangkan pihak Inspektorat belum bisa memastikan kapan akan menyerahkan aset kepada Dispora.

"Kita masih melakukan pendataan aset kantor lnspektorat, jadi serah terima menunggu itu,” ujarnya.

Nurkalim menegaskan bahwa terkait delapan unit AC yang dipindahkan di Kantor Inspektorat yang baru adalah
dikarenakan barang-barang tersebut sudah tidak layak lagi. Oleh sebab itu itu pihaknya membawa sebagian aset tersebut ke Kantor Bappeda atau kantor Inspektorat yang baru.

"Yang kita perlukan kita bawa ke sini, termasuk AC itu, karena kalau pengadaan Iagi akan lama," tambahnya.

Sementara itu Ibnu Suyuti selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, menyatakan bahwa terkait boleh tidaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pemindahan aset perlengkapan kantor adalah merupakan ketentuan Permendagri 13 tahun 2006 tentang otoritas keuangan aset adalah Bupati sedangkan pengelola Aset adalah Sekn Daerah.

"Ketentuan Permendagri 13 tahun 2006 otoritas keuangan aset adalah
Bupati sedangkan pengelola Aset adalah Sekertaris Daerah," katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa yang berhak mengelola aset sesuai perundang-undangan adalah Sekertaris Daerah dan bukan Kepala Dinas.

"Ketentuan pada PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Aset dan Permendagri 19 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Seketaris Daerah sebagai pengelola," terangnya.

Mengenai mekanisme serah terima aset ini Ibnu menjelaskan bahwa sudah ada surat keputusan Bupati terkait OPD. Dalam kasus ini OPD Dispora ditempatkan di bekas kantor Inspektorat, dan inspektorat menempati bekas kantor Bappeda serta Bappeda di gedung baru pemkab.

"Mekanismenya dari lspektorat seluruh aset diserahkan ke Dispora, mana kala ada yang mau di bawa dilaporkan ke Bupati, selaku otoritas aset, seterusnya Bupati memerintahkan Sekda untuk mengelola dan BPKAD selaku pembantu pengelola", pungkasnya. (Bim/red).

No comments:
Write comments