Saturday, April 1, 2017

Pemdes se Tambakrejo Bedah Undang-undang Desa

    Saturday, April 01, 2017  

Reporter: Iwan Zuhdi 

suarabojonegoro.com -  Undang-Undang nomor 6 tentang Desa yang lahir di awal tahun 2014 (UU Desa) telah mengundang perhatian semua pihak. Intisari dari implementasi UU Desa ini setidaknya menjadi pemicu dalam pelaksanaan 'Sinau Bareng Mbangun Desa' yang dipakarsai Ademos, IRE Yogyakarta, dan Pemerintah Desa Dolokgede, Desa Mulyorejo, Desa Kacangan, Desa Sendangrejo, Desa Turi dan Desa Malingmati Kecamatan Kabupaten Tambakrejo.

Digelar di kediaman Kepala Desa Dolokgede, pada sabtu (01/04/2017), kegiatan ini menghadirkan inisator UU Desa, Arie Sujito S.Sos, Msi., dan Deputy Pengembangan SDM dan Kelembagaan/Spesialis pengelolaan lingkungan berbasis komunitas IRE Yogyakarta, Sugeng Yulianto, S.S.

Arie Sujito menjelaskan, kehadiran Undang-undang Desa Nomor 6/2014 hendaknya bisa membuat desa jadi mandiri dengan menempatkannya sebagai subjek pembangunan.

"Mengingat kades, perangkat desa dan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) adalah pihak yang paling tahu dan paham kondisi desanya,maka pemdes harus didorong proaktif merumuskan kebutuhan-kebutuhan desanya," paparnya.

Desa, lanjut Ari Sujito, memiliki kearifan dan keunikan yg berbeda setiap daerah dan wilayahnya. Oleh karena itu, kedudukan dan kewenangan desa harus jelas sehingga desa memiliki asas rekognisi (desa d akui oleh negara).

"Kedudukan dan kewenangan desa yang jelas akan memunculkan pemerintah desa yg berhak mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan kondisi lingkungannya, seperti halnya desa yang punya wilayah laut maka bikinlah angkalan laut, yang punya hutan maka bikinlah kedaulatan tentang hutan," imbuh tokoh nasional yang juga menjabat sebagai satgas dana desa tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Deputy Pengembangan SDM dan Kelembagaan/Spesialis pengelolaan lingkungan berbasis komunitas IRE Yogyakarta, Sugeng Yulianto. Menurutnya, desa dalam pelaksanaan pemerintahannya harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dan pemuda.

"Seperti dalam musyawarah desa, perencanaan desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagaimana amanah UU Desa. Desa juga berhak membuat perencanaan sesuai kebutuhan desa karena desa merupakan sub-regional NKRI," jelasnya.

Konkrit dari konsekuensinya, lanjutnya, adalah bahwa desa memiliki kedudukan dan kewenangan desa yang jelas dan adanya pengakuan yg konkrit dr negara maka desa mendapatkan dana desa (DD) sebagai hak desa yang melekat utk perencanaan, penganggaran, demokrasi dll.

"UU Desa ini telah merubah desa yang sebelumnya hanya sebagai objek menjadi subjek dalam pelaksanan pembangunan desa," imbuhnya.

Sementara itu, ketua Ademos, Moh. Kundori mengatakan bahwa breaking paradigm dan bedah UU Desa ini merupakan tahapan awal dari rangkaian kegiatan dalam Sinau Bareng Mbangun Desa yang akan di lakukan selama 6 bulan ke depan. Kegiatan ini sendiri merupakan inisiatif dari para kepala desa di wilayah kecamatan Tambakrejo.

"Posisi Ademos disini adalah sebagai fasilitator dan teman Sinau Bareng Pemerintah Desa yang mengikuti kegiatan ini. Dan dalam pelaksanaannya, Ademos bekerja sama dengan IRE Yogyakarta agar tercipta sebuah transfer wawasan dan semangat dari yang ahli kepada peserta Sinau Bareng Mbangun Desa ini," pungkas pria asal Desa Ngraho Kecamatan Gayam tersebut. (Wan/Lis).

No comments:
Write comments