Saturday, April 22, 2017

Pilkada 2018, Calon Bupati Bojonegoro Harus Paham Kebijakan Migas

    Saturday, April 22, 2017  

Reporter: Iwan Zuhdi


suarabojonegoro.com-  Pada pertengahan tahun 2018 mendatang, Bojonegoro bakal menggelar pesta demokrasi secara serentak, yang bersamaan dengan beberapa Kabupaten, Kota dan Provinsi di Indonesia lainya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bojonegoro diprediksi bakal diramaikan oleh banyak kandidat. Sebab, meski tahapan Pilkada belum dimulai, banyak dijumpai beberapa nama yang muncul, baik dari latar belang tokoh agama, politikus, pemuda, penguasaha, dan PNS. Mereka sudah mulai gencar memperkenalkan dirinya ke masyarakat.

Hal itu dinilai sangat efektif untuk merebut nilai popularitas di masyarakat. Jauh-jauh hari sejumlah Bacabup yang sudah menyatakan dirinya maju dalam pilkada Bojonegoro nanti mulai bergerilia memulai strateginya. Ada yang pasang gambar banner di desa-desa, hingga melakukan kegiatan blusukan ke sawah-sawah.

Namun, menurut Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) universitas Bojonegoro, Redy Antoro mengatakan, sebentar lagi Bojonegoro akan memasuki masa pergantian kepemimpinan, tentunya masyarakat harus selektif dalam memilih kepala daerahnya, yang harus betul-betul tau dan mengerti tentang Migas. Pemimpin Bojonegoro yang menjadi pengganti Suyoto nanti harus tahu dan paham tentang kebijakan-kebijakan dibidang Migas. Agar adanya kutukan sumberdaya alam tidak terjadi.

"Bojonegoro adalah daerah penghasil minyak terbesar di Jawa Timur, hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan kepala daerah Bojonegoro, jangan sampai tambang minyak menjadi kutukan bagi daerah penghasilnya," kata Redy sapaan akrab aktivis yang pernah membedah APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 ini.

Sejumlah langkah pun harus terus dicari dan diupayakan oleh Pemkab Bojonegoro dan masyarakat Bojonegoro, agar dalam pengelolaan kekayaan Minyak dan Gas yang ada di Bojonegoro ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, khusunya daerah penghasil.

"Agar kutukan sumber daya alam tidak menjadi wujud di daerah penghasil," pesannya.

Ditambahkan olehnya, karena tambang migas termasuk aktivitas ekstraktif yang tidak dapat diperbarui, jangan sampai dengan adanya kepala daerah baru malah menjadikan kutukan sumber daya alam terwujud nyata di Bojonegoro.

"Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak searah dengan kota penghasil migas," pungkas pemuda yang gencar mengkampanyekan APBD harus pro rakyat itu. (wan/red).

No comments:
Write comments