Tuesday, May 16, 2017

Dianggap Bersekongkol Dengan HTI, Ini Jawaban Ketua Fraksi PKS

    Tuesday, May 16, 2017  

Reporter : Bima Rahmat

suarabojonegoro.com -  Terkait dengan tudingan para                 demonstran Aksi Damai yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Hitzbut Tahrir Indonesia pada hari Senin 15 Mei 2017 kemarin, pada orasi di depan Gedung DPRD Bojonegoro tersebut Mustakim selaku orator telah menuding adanya dua partai yang berskongkol dengan Ormas Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selasa (16/05/17).

Menaggapi hal tersebut Ali Mahmudi selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dikonfirmasi media suarabojonegoro.com melalui sambungan Wathsap menyatakan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar.

Dirinya menyatakan menegaskan bahwa sannya fungsi dari pemerintah adalah mengatur sebagaimana peraturan yang telah ada baik itu melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

Dijelaskan juga oleh Ali Mahmudi,  kalaupun ada Ormas yang disinyalir sudah melanggar aturan maka harus melalui mekanisme yang telah ada.

"Fungsi pemerintah kan mengatur sebagaimana peraturan yg ada baik melalui UU, PP dan lain-lain, kalau memang sebuah Ormas disinyalir sudah melanggar aturan silahkan dinilai dan diajukan melalui mekanisme", katanya.

Lebih lanjut pria yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Syariah Daerah ini menuturkan bahwa, menyampaikan aspirasi di ruang publik atau berdemo adalah hak seluruh masyarakat asalkan tetap pada koridor hukum.

"Demo bagian dari menyampaikan pendapat dan itu hak semua warga, tetapi tetap dalm koridor hukum", ujarnya.

Saat disinggung terkait apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah pemerintah yang akan membubarkan Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) dirinya menyatakan akan mendukun kepemerintahan yang sah saat ini, yakni pemerintah yang hukum, pasalnya negara ini adalah negara hukum.

"Kita dukung pemerintahan yang sah, pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, karena negara kita adalah negara hukum", pungkasnya. (Bim/red)

No comments:
Write comments