Kamis, 25 Mei 2017

Segenap Bangsa Indonesia Harus Menghormati Keberagaman

    Kamis, Mei 25, 2017  

Reporter : Nella Rachma

suarabojonegoro.com -  Menyikapi kerentanan Bangsa Indonesia terhadap perpecahan Suku, Agama dan Ras dan Antar golongan akhir-akhir ini, Ketua PDI Perjuangan Tuban, Andhi Hartanto menyampaikan, bahwa Bangsa dan Negara Indonesia harus memahami kembali prinsip Kebangsaan yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945.

“Bahwa  kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia yang bulat. Bukan kebangsaan Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, tetapi kebangsaan Indonesia.  Bukan Negara untuk satu orang, satu golongan, tetapi Negara semua buat semua,” katanya.

Hal itu disampaikan Andhi saat Pelantikan Pengurus Ranting PDI Perjuangan dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI se-Kecamatan Singgahan, di Desa Tingkis Singgahan, Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/05/2017).

Sementara itu pada saat yang sama, Abidin Fikri, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR –RI) mengatakan, “Kini semua elemen bangsa harus kembali menginsyafi Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan Sidang BPUPK bahwa, persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia; dan menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Lebih jauh, Abidin menyerukan, marilah semua segenap Bangsa Indonesia untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman agar bangsa ini dapat solid dan bersatu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, demi kemajuan dan kejayaan Negara.

Selanjututnya, Abidin menjelaskan tantangan bangsa Indonesia ke depan ditandai menguatnya arus faham radikalisme sebagai implikasi perkembangan politik di timur tengah bisa jadi akan masuk ke Indonesia.  Oleh karena itu kita sebagai Bangsa Indonesia harus kembali ke nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan politik negara, yang diikuti dengan kebijakan pemerintah daerah. (ney/lis)

Tidak ada komentar:
Write komentar