Saturday, May 20, 2017

Sukur Priyanto: Pemdes Ngampel Harus Tanggap

    Saturday, May 20, 2017  

Reporter : Bima Rahmat

suarabojonegoro.com -  Dua tahun Tanah Kas Desa yang terletak di jalan Pemuda Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini belum ada penanganan dan mangkrak. Tanah dengan luas sekitar 2 hektar tersebut sangat disayangkan, pasalnya tanah yang semestinya mampu menigkatkan Pendapatan Daerah (PAD) tersebut kini malah menjadi lahan kososng yang ditutup memutar dan mengganggu pengendara lalu lintas. Sabtu (20/05/17).

Terkait hal tersebut wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur priyanto saat melakukan sidak (Jumat, 19/05/17) dilokasi dan sangat menyayangkan hal tersebut.

Dirinya menyatakan bahwa dulunya tanah yang tersebut adalah merupakan tanah pertanian yang produktif yang mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi dengan dilakukannya pengurukan, kini lahan pertanian tersebut hanya menjadi pekarangan kosong dan menjadi tanah yang tidak produktif lagi.

"Hal ini memicu potensi kerugian negara karena tidak diiakukan pembangunan apapun. Selain itu pagar seng yang ditempatkan mengelilingi lahan juga mengganggu pemandangan dan menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas", katanya.

Politisi Fraksi Demokrat tersebut mempertanyakan akan kondisi ini kepada Pemerintah Desa Ngampel dan meminta pemerintah Kabupaten DPMD, Kabag pemerintahan
Desa, dan mengharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera menertibkan pagar seng yang dinilai mengganggu pemandangan dan menimbulkan kerawanan laka lantas.

Dirinya juga menegaskan bahwasanya setiap aset mempunya nilai apraisal dan aset Desa seluas kurang lebih 2 hektare itu kalau disewakan bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta dalam setahun, kalau dua tahun bisa lebih.

"Setiap Desa itu kan punya sumber sumber penghasilan desa salah satunya TKO, kalau tidak disewakan menimbulkan potensi kerugian desa,” jelasnya.

Lebih lanjut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini akan mempertanyalan perkembangan pengelolaan tanah tersebut, pasalnya aset yang sangat strategis tidak boleh dibiarkan mangkrak begitu saja.

"Kami ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah dan mempertanyakan kepada desa keberadaan tanah tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu Pudjianto selaku Kepala Desa Ngampel saat dikonfirmasi terkait Tanah Kas Desa tersebut menuturkan bahwa, proses pembangunan pasar yang berada di lahan Tanah Kas Desa Ngampel tersebut masih dalam proses. Serta pihaknya sudah mengajukan izin AMDAL pertanggal 30 Maret 2017 kepada pihak Pemkab Bojonegoro.

"Nanti kan provinsi yang menangani, kita kan niatnya mau dibangun sejak diurus dulu masih ditunda tunda, sudah di musyawarahkan begitu ada nilai kan maunya dibangun. Karena
belum ada izin, kan tidak bisa dibangun karena Pemkab lama ngurus izin mau gimana Iagi", jelasnya.

Dirinya juga membantah telah menelantarkan aset Desa tersebut, pasalnya masyarakat dan pemerintah Desa juga ingin segera dibangun      

"Masyarakatjuga ingin dibangun, dan IMB HO, sudah kita ajukan izin , izin dari BLH sini masih dibahas internal", pungkasnya. (Bim/red).

No comments:
Write comments