Tuesday, July 11, 2017

Gruduk Ruangan DPRD, AMPK Gelar Audiensi Kasus Rodliyyah

    Tuesday, July 11, 2017   No comments

Oleh: Linda Estiyanti

suarabojonegoro.com -  Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) Bojonegoro kembali melakukan upaya dalam menghimpun dukungan untuk save Rodliyyah. Selasa (11/07) siang tadi AMPK mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.

Audiensi tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitroatin di ruangan Ketua DPRD. Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Sunjani, Ketua Komisi D Ahmad Fauzan, Ketua Komisi C Sally Atya Sasmi dan beberapa anggota Komisi C.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan Bojonegoro, Nafidatul Hima menyampaikan bahwa saat ini Rodliyyah telah menjalani 3 (tiga) kali sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bojonegoro atas kasus tersebut. "Dari perjalanan kasus yang telah diikuti tersebut, kami merasa terdapat banyak kejanggalan dalam penanganan kasus," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, disampaikan bahwa aliansi meminta supaya Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro atas nama perseorangan dan atau lembaga DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung, memberi perlindungan dan pendampingan terhadap Rodliyyah yang merupakan korban tindak pidana KDRT.

"Kami juga minta Ketua DPRD Bojonegoro atas nama perseorangan dan atau lembaga DPRD Bojonegoro mendorong lembaga peradilan di Kabupaten Bojonegoro untuk memberi hukuman yang patut kepada pelaku tindak pidana KDRT, dalam hal ini adalah Zainudin, pelaku KDRT Rodliyyah," terang Hima.

Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai lembaga dari unsur masyarakat dan mahasiswa tersebut, aliansi juga meminta Ketua DPRD Bojonegoro atas nama perseorangan dan atau lembaga DPRD Bojonegoro mendorong agar segera disusun atau diselesaikannya regulasi daerah (Peraturan Daerah) tentang Perlindungan terhadap perempuan dan Anak.

"Serta ada inisiasi dari DPRD Bojonegoro untuk meningkatkan peran aktif Kaukus Politik Perempuan yang pernah dideklarasikan di Bojonegoro sebagai salah satu lembaga yang benar-benar peduli terhadap kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban," ujar Hima.

Sementara itu, Ketua Komisi C, Sally Atya Sasmi, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama segenap unsur Komisi C  yang membidangi soal perempuan akan mendukung penuntasan kasus tersebut dengan seadil-adilnya. Dia akan turut turun langsung mengupayakan apa yang bisa diupayakan untuk melindungi Rodliyyah, selaku perempuan korban kekerasan.

"Kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan ini agar sesuai prosedur," ujar Sally.

Dari kasus Rodliyyah ini, lanjut Sally, ia mengapresiasi harapannya, jangan sampai membuat masyarakat atau perempuan korban kekerasan lainnya takut untuk melaporkan kejadian KDRT yang dialami. Karena perempuan korban kekerasan dijamin dan dilindungi oleh pemerintah sesuai UU PKDRT no 23 tahun 2004.

"Kedepan kita juga akan menyusun perda perlindungan perempuan dan anak, kita terbuka untuk menerima gagasan dan masukan dari masyarakat untuk perda tersebut," pungkasnya. (lin/jw).

No comments:
Write comments